ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP FENOMENA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (BERDASARKAN UU NO 16 TAHUN 2019)

Pernikahan anak merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang menetapkan batas usia minimum pernikahan. Pernikahan di bawah umur sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, pendidikan, serta kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan anak, serta mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mencegah praktik ini.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen kebijakan, serta laporan dari lembaga terkait. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak pernikahan dini terhadap aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang mendorong pernikahan anak. Selain itu, norma sosial dan budaya di beberapa daerah masih menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Dampak pernikahan anak sangat luas, mencakup putusnya akses pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, serta rendahnya kemandirian ekonomi perempuan. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi tantangan, terutama dalam mekanisme dispensasi nikah yang masih sering disalahgunakan.
Sebagai upaya pencegahan, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional dalam meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi, memperluas akses pendidikan bagi anak perempuan, serta menegakkan aturan hukum yang lebih ketat dalam pengajuan dispensasi nikah. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan angka pernikahan anak dapat ditekan dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.
Kata kunci: Pernikahan anak, faktor sosial-ekonomi, kebijakan hukum, kesehatan reproduksi, perlindungan anak.