PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) STUDI KASUS DI PT. PRADIPTA PERKASA MAKMUR

ABSTRAK

Data perusahaan yang terdaftar di Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) meningkat secara signifikan paska diberlakukan nya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan kemudahan dari sisi percepatan perijinan dan juga kepastian ataupun legalitas usaha, sayangnya kemudahan dari sisi percepatan perijinan ini tidak di imbangi dengan pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) dan disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Rendahnya Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama tersebut berdampak secara langsung dengan perselisihan hubungan industrial. Hal tersebut dirasakan secara langsung oleh PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi dimana setiap kebijakan yang di buat oleh pengusaha selalu diputuskan dengan cara sepihak.
Berdasarkan data yang dikumpul, bahwa penelitian ini menjeleskan pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diatur diatur di dalam pasal 22 PERMENAKERTRANS No. 16 tahun 2011 yang berbunyi “PKB dibuat serikat pekerja dengan pengusaha, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh pada pasal 4 ayat 2 angka 1 yakni sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB), materi pekerjaan kerja bersama (PKB) diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai dari pasal 116 sampai dengan pasal 135. Bahwa Peranan Serikat Pekerja memberikan kontribusi bagi pembentukan PKB sebagai kekuatan bagi pekerja dalam memberikan perlindungan hak dan kewajiban.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Mengapa PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ?; 2. Apa dampak bagi pekerja dan pengusaha ketika dalam suatu perusahaan memilik Perjanjian Kerja Bersama (PKB)?; 3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur?.
Penelitian ini mengunakan metode penelitan hukum empiris. yaitu penelitian dengan adanya data – data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Hasil penelitian mengungkap bahwa 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur perlu membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban, menetapkan secara bersama mengenai syarat-syarat kerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan 2. Dampak yang sangat signifikan adalah mempertegas dan memperjelas hak serta kewajiban perusahaan dan pekerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis sehingga dapat meminimalisir konflik atau perselisihan, menjaga kelancaran proses produksi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja 3. Hambatan yang dihadapi oleh serikat pekerja/serikat buruh dalam menjalankan perannya guna menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di PT. Pradipta Perkasa Makmur PT. Pradipta Perkasa Makmur adalah bahwa PT. Pradipta Perkasa Makmur menyerahkan pekerjaan penunjang kepada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Kedudukan hukum dari serikat pekerja/ serikat buruh pada perusahaan tersebut tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja Kab Jombang meng-induk pada Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP). Hal inilah yang menjadi error in persona sehingga menjadi factor penentu tidak tercapaianya Perjanjian Kerja Bersama antara serikat pekerja/ serikat buruh dengan PT. Pradipta Perkasa Makmur.

Kata kunci : Perjanjian Kerja Bersama, Serikat Perkerja/ Serikat Buruh

THE ROLE OF TRADE UNIONS IN DEVELOPING COLLECTIVE LABOR AGREEMENTS (PKB)

(Study at PT. Pradipta Perkasa Makmur – Jombang)

FACULTY OF DARUL ULUM JOMBANG
ABSTRACT

Company data registered with the Compulsory Report on Employment in Companies (WLKP) increased significantly after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which provides convenience in terms of accelerating permits and also certainty or business legality, unfortunately convenience in terms of accelerating permits not matched by the registration of Company Regulations (PP) and the ratification of the Collective Labor Agreement (PKB). The lack of Company Regulations (PP) and Collective Labor Agreements has a direct impact on industrial relations disputes. PSP SPN PT. Mitra Jua Abadi where every policy made by entrepreneurs is always decided unilaterally.
Based on the data collected, this research explains the formation of a Collective Labor Agreement (PKB) regulated in article 22 PERMENAKERTRANS No. 16 of 2011 which reads "PKB is made a union of workers with employers, Law no. 21 of 2000 concerning trade unions/labor unions in article 4 paragraph 2 number 1 namely as a party to the making of a collective labor agreement (PKB), the material for collective work (PKB) is regulated in Law no. 13 of 2003 concerning Manpower starting from article 116 to article 135. That the Role of Trade Unions contributes to the formation of PKB as a force for workers in providing protection of rights and obligations.
This study aims to find out: 1. Why PT. Pradipta Perkasa Makmur needs to make a Collective Labor Agreement (PKB) ?; 2. What is the impact on workers and employers when a company has a Collective Labor Agreement (PKB)?; 3. What are the obstacles faced by the trade unions/labor unions in carrying out their role in drafting a Collective Labor Agreement (PKB) at PT. Pradipta Perkasa Makmur?.
This study uses empirical legal research methods. namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. Empirical research is used to analyze law which is seen as patterned social behavior in people's lives that always interact and relate to social aspects. The research results reveal that 1. PT. Pradipta Perkasa Makmur needs to make a Collective Labor Agreement (PKB) to reinforce and clarify rights and obligations, jointly stipulate work conditions that have not been regulated in labor laws and regulations 2. A very significant impact is to reinforce and clarify company rights and obligations and workers, creating harmonious industrial relations so as to minimize conflicts or disputes, maintain smooth production processes so as to increase work productivity 3. Obstacles faced by trade unions/labor unions in carrying out their role in drafting Collective Labor Agreements (PKB) at PT. Pradipta Perkasa Makmur PT. Pradipta Perkasa Makmur is that PT. Pradipta Perkasa Makmur handed over supporting work to the Worker Service Provider Company (PPJP). The legal position of the trade union/labor union in the company is registered at the Jombang Regency Manpower Office which is part of the Labor Service Provider Company (PPJP). This is an error in persona so that it becomes a determining factor in not achieving the Collective Labor Agreement between the trade unions/ labor unions and PT. Pradipta Perkasa Makmur.

Keywords: Collective Labor Agreement, Trade Unions/ Labor Unions